Anak Jadi Sasaran Eksploitasi Seksual Daring

Jangan Hakimi Anak Korban Pemerasan Seksual

Bentuk lain dari eksploitasi anak secara daring adalah ‘sexting’.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dermawan mengatakan anak-anak menjadi sasaran eksploitasi seksual secara dalam jaringan (daring) dengan berbagai cara.

“Salah satunya melalui materi yang mengandung muatan kekerasan seksual terhadap anak secara nyata atau simulasi secara eksplisit,” kata dia ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (19/2).

Eksploitasi anak secara daring, kata dia, juga dapat berupa bujuk rayu di dunia maya untuk tujuan seksual. Hal itu dilakukan orang dewasa menggunakan internet atau teknologi digital lain untuk membangun hubungan dengan anak.

Hubungan tersebut dimaksudkan untuk memancing, memanipulasi, atau menghasut anak agar bersedia melakukan kegiatan seksual. Bentuk lain dari eksploitasi anak secara daring adalah sexting, yaitu anak secara intens mengirimkan pesan seksual secara eksplisit atau gambar yang menunjukkan sisi seksualitas dari dirinya.

“Gambar atau video yang dikirimkan bisa berupa tampilan semitelanjang, erotis, atau aktivitas seksual yang biasanya dibagikan kepada pacar atau teman dekat karena ancaman, kekerasan atau pemerasan,” kata dia.

Bentuk lainnya adalah pemerasan secara seksual, yaitu proses seorang anak dipaksa memberikan imbalan seks, uang, dan barang berharga lainnya atau memproduksi materi seksual. Ia menjelaskan anak juga dapat dieksploitasi melalui siaran langsung kekerasan seksual ketika seorang anak dipaksa tampil di depan kamera atau webcam untuk melakukan aktivitas seksual atau menjadi subjek kekerasan seksual.

Dermawan mengatakan semua anak berhak untuk dilindungi, termasuk dari eksploitasi yang terjadi di dunia maya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara jelas menyebutkan bahwa pelarangan pelibatan anak sebagai objek eksploitasi seksual daring.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan anak terutama kejahatan seksual,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di republika.co.id

Related Posts