Anies Tegaskan Dana Swakelola Warga Sesuai Perpres

Anies Tegaskan Dana Swakelola Warga Sesuai Perpres




Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan kebijakan memberikan langsung anggaranke warga sesuai aturan. Anies mengatakan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Yang ramai dibicarakan tuh, itu Pemprov DKI mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,” kata Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

Anies berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan peluang warga berpartisipasi dalam pembangunan. Dia menjamin kebijakannya nanti akan mengikuti aturan itu.


“Alhamdulillah bapak presiden mengeluarkan PP baru nomor 16 tahun 2018. Ini PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat,” jelas Anies.

Anies juga mengklarifikasi pemberitaan mengenai pelibatan organisasi massa (Ormas) dalam pengelolaan dana tersebut. Dia menjelaskan dana dikelola oleh pengurus RT hingga Karang Taruna.

“(Di berita) organisasi massa. Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT,RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK, itu organisasi kemasyarakatan. Kalau tanya peraturan ini jangan sama gubernur DKI, tanya sama pemerintah pusat,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana kebijakan Anies memberikan APBD ke masyarakat secara langsung. NasDem khawatir kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat dihubungi, Kamis (14/2).

Namun, menurut Anies, pemberian dana langsung ke masyarakat merupakan salah satu cara dalam mengelola APBD. Dia menyebut ada empat tipe pengelolaan APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan ke masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3, dan 4, terutama tipe 4 bisa berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Anies mencontohkan proyek pengaspalan jalan. Dinas terkait memberi dana untuk digunakan oleh masyarakat.

“Anggarannya di Dinas Bina Marga. Kalau dulu mereka melakukannya lewat badan usaha, kalau sekarang ada namanya tipe 4. Dan ini baru DKI yang melakukan sekarang. Ini memang barang baru. Baru DKI yang melakukan,” ucap Anies.

(fdu/zak)


Artikel ini telah tayang di detikNews

Related Posts