oleh

Blangko KTP-El Dijual, BPN: Jangan Sampai Ada DPT Siluman

BPN mengatakan blangko KTP-el yang dijual di gerai daring bisa disalahgunakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono meminta pemerintah segera menyelesaikan perkara blangko KTP-El yang diperjualbelikan di pasaran. Sebab adanya praktek jual beli blangko tersebut dinilai rawan disalahgunakan dalam pemilu 2019 mendatang.

“Jangan sampai nanti ada DPT siluman di pemilu. Pemerintah harus segera selesaikan kasus ini. Jangan sampai dokumen negara disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di pemilu,” kata Ferry dalam keterangannya, Kamis (6/12).

Wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut mengaku heran mengapa blangko e-KTP asli bisa diperjualbelikan secara bebas di pasaran. Padahal, sebagai dokumen negara blangko e-KTP tidak boleh bocor.

Terkait hal tersebut ia pun meminta KPU untuk segera mengantisipasi potensi terjadinya penggelembungan DPT pemilu 2019 sebagai buntut dari kebocorang blangko e-KTP. KPU juga perlu memastikan keakuratan DPT pemilu 2019.

“DPT ini kan basisnya data kependudukan. Kalau blangkonya bocor, bisa jadi data kependudukannya tidak akurat,” ujarnya.

Selain itu Ferry meminta semua pihak untuk memberikan atensi khusus terhadap data pemilih. Sebab, menurutnya data pemilih akan menentukan legitimasi pemilu 2019 mendatang.

“Soal data pemilih ini kan prinsip. Kalau pesta demokrasinya berlangsung lancar, tertib, berkualitas, tapi kalau datanya nggak bener kan jadi bermasalah,” ucapnya.

Sementara itu hal senada juga disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan penjualan blangko KTP-el di toko online atau dalam jaringan (daring) berpotensi membahayakan pemilu. KPU meminta malpraktik KTP-el ini bisa diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat.

“Sangat berbahaya. Kami meminta agar pemerintah dan aparat keamanan benar-benar memastikan malpraktik KTP-el ini bisa diselesaikan,” ujar Viryan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Artikel ini telah tayang di republika.co.id

Komentar

News Feed