Habil Marati, Koboy Mbalelo di Partai Kabah

Habil Marati, Koboy Mbalelo di Partai Kabah





Jakarta
Di DPR periode 1999 – 2004, dikenal istilah “Koboy Senayan”. Istilah ini merujuk sejumlah politisi, sebagian masih muda, lintas fraksi yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka antara lain Ade Komarudin dan Alvin Lie, aktif ‘menggoyang’ Gus Dur lewat Pansus Buloggate dan Bruneigate.

Dari sisi usia dan jam terbang di Senayan, Habil Marati tergolong politisi muda. Toh begitu, lelaki kelahiran Raha – Muna, Sulawesi Tenggara 7 November 1962 itu tak masuk kategori Koboy Senayan. Dia bisa jadi lebih tepat dijuluki Koboy Mbalelo. Politisi PPP ini justru berada di seberangnya dan kerap rantang-runtung menyambangi Gus Dur di Istana.

Tak heran ketika mayoritas fraksi di DPR menyetujui pembentukan Pansus Buloggate dan Bruneigate untuk menyelidiki aliran dana ke Gus Dur, Habil justru bersikap sebaliknya. Dia akhirnya memang menjadi anggota Pansus yang dipimpin oleh politisi senior PPP, Bachtiar Chamsyah. Tapi peran Habil rupanya lebih sebagai pengganggu. Sikap dan pendapatnya lebih sering mbalelo dengan kebijakan partainya.


Bachtiar dan sejumlah politisi di partai berlambang Kabah itu tentu jengah dibuatnya. Pada 30 Oktober 2000, fraksi PPP akhirnya menarik anggota Komisi IX itu dari Pansus. Belakangan PPP malah menjatuhkan skorsing, yang bila tidak diindahkan bisa berujung pemecatan. “Partai sudah tidak mengakui Habil sebagai anggota F-PP lagi. Terserah dia mau ngapain, itu bukan lagi urusan PPP,” kata Bachtiar Chamsyah kepada pers kala itu.

*

Kepada sebuah media dia pernah bercerita tentang masa lalunya yang pahit. Sambil kuliah di FE UII pada pertengahan 1980-an, ia mengaku pernah ngamen di Malioboro, Yogyakarta. Juga pernah menjadi kuli panggul di Stasiun Jatinegara, hingga jadi tukang cuci piring di restoran ayam goreng Suharti.

Jalan hidupnya mulai terang ketika bekerja di sebuah perusahaan HPH di Kalimantan. Sepanjang dekade 1990-an, Habil mengaku pernah mempelajari reaktor kimia di Leipzig di Jerman, Austria, dan Houston dan Atlanta di AS.
Pengalaman itulah yang mendorongnya berbisnis di sektor kimia. Ia memiliki pabrik di Indramayu lewat PT Batavindo Krida Nusa. Habil juga memimpin sejumlah perusahaan lain seperti, PT Galaxy Pasific Evalindo, PT Makassar Perrosal Global, PT Satomer Asri Fiberindo, PT Industry Kakao Utama, dan PT Agra Post Lava.

Tak heran bila dari sisi penampilan, Habil yang berkulit sawo matang jauh perlente dari politisi muda lainnya. Ketika para politisi sekelas Suryadharma Ali kala itu mengendarai KIA Carnival, Habil mengendarai MPV dari kelas yang jauh berbeda. Bukan produk Korea Selatan tapi Chrysler dari Detroit, Amerika Serikat.

Tak heran pula dengan aset yang dimilikinya, meski pernah diskorsing dan terancam dipecat dari PPP, karir politik Habil justru kian mapan. Di PPP dia menjadi Bendahara Umum. Tapi di Senayan dia berhenti sampai 2004, dan pada pemilu 2019 ini dia kembali gagal meraih kursi.

Saat menjadi anggota Komisi Keuangan dan Perbankan, namanya pernah disebut ikut kecipratan dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Rp 250 juta. Dia pernah diperiksa KPK, tapi sebatas saksi. Tak sampai masuk bui seperti politisi lainnya.

Sikap mbalelo Habil kembali diperlihatkan ketika dalam kepengurusan PPP terpecah, dia memilih berpihak ke kubu Djan Fariz. Dia didapuk menjadi wakil ketua umum. Toh begitu, Habil tak mau mengikuti keputusan Djan yang menyokong Ahok – Djarot dalam Pilkada DKI. Dia memilih berpihak ke pasangan Agus Harimurti – Sylvia Murni. Di putaran kedua, dia berpaling ke Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Di luar politik, Habil Marati aktif di organisasi olah raga. Dia pernah menjabat Manager Timnas Indonesia hingga dipecat PSSI, 4 Desember 2012. Sebelumnya dia pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Dua bulan setelah dipecat PSSI, Habil membeli saham Persibo Bojonegoro senilai Rp 10 miliar, 6 Februari 2013.

Pasca dipecat PSSI, nama Habil Marati nyaris tak pernah muncul dalam pemberitaan. Namanya kembali muncul di Kantor Menko Polhukam, Selasa, 11 Juni 2019. Polisi menyebutnya sebagai donatur pengadaan senjata untuk menghabisi empat pejabat tinggi republik ini.

(jat/fjp)





Artikel ini telah tayang di detikNews

Related Posts