KSP Terima Perwakilan Massa Buruh, Bahas Revisi UU Ketenagakerjaan

KSP Terima Perwakilan Massa Buruh, Bahas Revisi UU Ketenagakerjaan

Jakarta
Perwakilan massa buruh bertemu dengan Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo. Ada 10 perwakilan buruh yang berbincang dengan Eko di kantor KSP.

“Sudah ada (bertemu perwakilan Istana), kami dari 8 federasi itu seluruhnya sekarang ada 10 orang, dan 1 orang dokumentasi, itu 10 orang. Sedang diterima Kantor Staf Presiden. Mudah-mudahan disampaikan ke Presiden. Kalau tidak salah yang menerima itu namanya Eko Sulistyo Deputi IV. Saya juga bertemu beliau beberapa kali demo, tapi saya kritiklah tidak ada yang ditindaklanjuti,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPS, Arif Minardi, di depan Gedung Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Arif mengatakan pertemuan perwakilan buruh dengan KSP membahas revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, sejumlah poin yang diwacanakan akan direvisi dalam UU tersebut tidak menyentuh persoalan kaum buruh.

“Iya (revisi UU No 13 Tahun 2003). Kita sampaikan kalau Anda ada masalah ada forumnya. Kalau bahasa pengadilan, pengadilan sebelum menyidangkan yang subtansi kan materil dulu. Ini prosedur formil saja belum beres langsung ke subtansi, ya pasti berantakan, kira-kira begitu,” ujar Arif.Foto: Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin SPS Arif Minardi (Rolando/detikcom)
Diberitakan, massa buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja berdemo di depan Istana Negara. Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pantauan detikcom, di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019), pukul 12.20 Wib para buruh berkumpul di bawah mobil komando. Para buruh nampak membawa bendera merah-putih dan bendera SP LEM SPSI.

Para buruh juga membawa spanduk yang isi menolak Revisi UU 13 Tahun 2003. Buruh menilai revisi tersebut merugikan dan menyengsarakan buruh.

(tsa/tsa)

Artikel ini telah tayang di detikNews

Related Posts