Mahfud MD: Di Era Jokowi tak Ada Pelanggaran HAM

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12).

Yang ada di era Jokowi hanyalah kejahatan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, pada era pemerintahan Joko Widodo tidak ada isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sama sekali. Sejak 2014, kata dia, yang ada hanyalah kejahatan kriminal atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum.

“Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satupun isu pelanggaran HAM. Kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak dan itu sedang diproses (hukum),” ungkap Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

Mahfud memberikan definisi pelanggaran yang ia ketahui. Menurutnya, ketika oknum melakukan pembunuhan terhadap orang lain, itu belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM, melainkan tindak kejahatan meskipun apa yang terjadi memang melanggar HAM.

Ia kemudian memberikan contoh, jika ada tentara melakukan tindak kekerasan karena istrinya diselingkuhi, itu bukan pelanggaran HAM, melainkan tindak kriminal. Selain itu, ketika ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap aparat atau sesama rakyat, itu Mahfud nilai bukan pelanggaran HAM, melainkan kejahatan atau kerusuhan.

“Pelanggaran HAM by law, menurut definisi hukum, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan terencana dan dengan tujuan tertentu. Itu pelanggaran HAM,” katanya.

Meski begitu, Mahfud mengakui saat ini masih ada pembiaran terhadap pelanggaran HAM yang berkelanjutan. Menurutnya, berdasarkan data yang pihaknya himpin maupun dari Komnas HAM, masih ada 11 kasus pelanggaran HAM yang harus dituntaskan.

“Dalam 11 kasus itu semuanya terjadi jauh sebelum Pak Jokowi. Bukan di masa Pak Jokowi,” jelasnya.

Sejumlah pelanggaran HAM yang belum tuntas itu, beberapa di antaranya ialah peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1986, pembantaian Talangsari 1989, tragedi Rumoh Geudong Aceh 1989-1998, penembakan mahasiswa Trisakti 1998.

Kasus-kasus lainnya, yakni penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, tragedi Semanggi I dan II 1998-1999, tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh 1999, peristiwa Wasior 2001, kasus Wamena 2003, dan tragedi Jambu Keupok Aceh 2003.

Di samping itu, pemerintah akan menyeleksi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu mana saja yang akan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Langkah tersebut akan diambil setelah RUU KKR dipastikan masuk ke dalam prolegnas.

“Setelah nanti UU KKR dibahas, kalau itu jadi, maka pemerintah yang kali ini diwakili Menko (Polhukam), dan di situ ada Jaksa Agung, maka melakukan verifikasi mana mana saja sih yang tidak bisa dibawa ke yudisial,” ujar Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Ia menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut dia, kasus-kasus itu dibagi menjadi tiga kategori, yakni yang dapat diproses hukum, yang proses hukumnya sudah berjalan, dan yang tidak bisa diproses. KKR, kata dia, diperlukan untuk menjawab kasus-kasus yang tidak dapat diproses melalui jalur hukum.

“Kalau yang tidak bisa diproses ya harus cari jalan ya. Masa ya pengen terus-menerus dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja kan tidak ada kepastian,” terangnya.

Di samping itu, anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, mengatakan, ada dua pekerjaan rumah bagi pemerintah jika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) benar dibangkitkan kembali. Pemerintah, kata dia, harus meyakinkan baik pihak korban maupun terduga pelaku bahwa KKR tidak berdampak negatif kepada mereka.

“Tugas pemerintah adalah meyakinkan orang-orang korban ini, yang masih belum yakin bahwa KKR itu akan membuat kehidupan lebih baik ke depan, tanpa diskriminasi dan tidak akan ada impunitas,” ujar Ahmad.

Selain kepada pihak korban, Ahmad mengatakan, pemerintah juga perlu meyakinkan pihak terduga pelaku. Menurutnya, pemerintah harus meyakinkan para terduga pelaku bahwa pengakuan salah dan meminta maaf kepada pihak korban bukanlah sesuatu yang hina.

“Pengakuan salah dan minta maaf itu bukan sesuatu yang hina. Itu kehormatan. Maka, kalau itu bisa dilakukan dengan segera, maka KKR bisa berjalan dengan baik itu,” katanya.

Artikel ini telah tayang di republika.co.id/

Related Posts