Miris! Puluhan Tahun DPR Tak Kuasa Ganti KUHP Penjajah Belanda

Jakarta
Penjajah Belanda memberlakukan Wet Wetboek van Strafrecht di Indonesia sejak 1918. Setelah merdeka, Wet Wetboek van Strafrecht berubah nama menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun hingga hari ini, KUHP itu masih berlaku. Mengapa DPR tidak kunjung membuat KUHP baru?

Berdasarkan Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional ‘Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan’ yang dikeluarkan Kemenkumham, sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (16/8/2019), usaha mengganti KUHP mulai disusun sejak 1982. Silih berganti Menteri Kehakiman terus melakukan usaha mengubah KUHP, dari Menteri Ali Said, Ismail Saleh, Oetojo Oesman, Muladi, Yusril Ihza Mahendra hingga Yasonna Laoly. Semua draft yang disodorkan pemerintah ke DPR selalu mental.

Seperti pada 1991, Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, membentuk tim dan menyusun ulang lagi RUU KUHP-KUHAP dan dibuatlah RUU-KUHP versi 1993. Namun lagi-lagi draft itu mentah di DPR.





Menteri Kehakiman Muladi juga membentuk tim antardepartemen kembali dalam rangka mengkaji ulang RUU-KUHP 1993. Harapnnya, beberapa substansi yang mungkin akan menimbulkan kontroversi dapat dibahas secara lebih arif dan bijaksana.

Pada akhirnya, terbentuklah RUU-KUHP 1999-2000 kemudian disosialisasikan kembali, dengan harapan masyarakat dapat menelaah secara seksama dan memberikan masukan yang sangat berharga sehingga RUU KUHP ini dapat segera diwujudkan.

Tim kembali dibentuk setelah menteri silih berganti, tapi lagi-lagi semua tidak rampung di meja DPR. Padahal, miliaran rupiah APBN dikucurkan untuk membiayai proses pembuatan RUU KUHP itu.

Seperti pada 2015, sebanyak sembilan Anggota Komisi III DPR melakukan studi banding ke Inggris terkait RUU KUHP. Padahal, sistem hukum Inggris yang menganut anglo-saxon, sedangkan Indonesia menganut hukum civil law.

9 Nama anggota Komisi III yang mengikuti kunjungan kerja ke Inggris:

1. Aziz Syamsuddin (Golkar – Ketua Komisi III)
2. John Kennedy Aziz (Golkar)
3. Dwi Ria Latifa (PDIP)
4. Iwan Kurniawan (Gerindra)
5. Didik Mukriyanto (PD)
6. Daeng Muhammad (PAN)
7. Nassir Djamil (PKS)
8. Bahrudin Nasori (PKB)
9. Arsul Sani (PPP)

“Kunker ini dilakukan ke Inggris karena dalam RUU KUHP yang diajukan pemerintah, itu juga terdapat beberapa hal yang merupakan atau diambil dari yang sudah diterapkan dalam negara-negara yang sistem hukumnya menganut common law, criminal legal system,” kata Arsul Sani kala itu.

Kunjungan kerja ke Eropa bukan hanya dilakukan anggota DPR 2014-2019. Periode sebelumnya, 2009-2014 juga melakukan hal serupa. Sebanyak 15 Anggota DPR berkunjung ke Belanda dan Inggris selama sepekan pada 2013.

“Melihat dan mendengar secara langsung dari sumber yang menganut di Eropa itu perlu, agar kita tahu dan mendengar secara langsung dari sumber yang menganut itu,” ungkap anggota Komisi III DPR lainnya, Dimyati Natakusumah kala itu.

Kini, masa kerja DPR 2019-2019 tersisa tidak sampai dua bulan. Uang miliaran rupiah dari rakyat sudah tersedot untuk kunjungan DPR ke Eropa serta berbagai rapat maraton. Namun hingga kini, tanda-tanda pengesahan RUU KUHP masih belum jelas ujungnya.

“RUU KUHP adalah RUU yang sudah lama dinanti untuk diterbitkan sebagai pengganti KUHP zaman kolonial. Lewat RUU KUHP ini untuk pertama kita akan memiliki kitab hukum pidana asli Indonesia yang dirumuskan oleh ahli hukum Indonesia yang kompeten di bidangnya,” kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

(asp/rvk)

Artikel ini telah tayang di detikNews

Related Posts