oleh

PGRI Minta Jokowi Buat Aturan Khusus untuk Honorer-Penjaga Sekolah




Jakarta
Pengurus Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Mereka meminta agar Jokowi memperhatikan nasib guru honorer hingga penjaga sekolah.

Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan pihaknya memberikan masukan tentang pembangunan SDM ke depan.

“Kita sudah menyiapkan rancangan bukunya seperti apa, akan segera kita kirimkan. Tidak hanya meminta tapi akan memberi,” kata Unifah.

Kemudian, lanjut Unifah, pihaknya menyinggung soal nasib guru honorer. PGRI menilai payung hukum PP terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terlalu umum, sehingga perlu adanya payung hukum yang lebih khusus.

“Terkait honorer, kami mohon hal itu kan terlalu umum ya di PP P3K. Jadi ada lah peraturan menteri khusus dari Menpan RB tentang guru dan tenaga kependidikan, seperti penjaga sekolah dan tata usaha sekolah yang sudah mengabdi lama yang diberi formasi khusus di Permenpan-RB,” katanya.

“Contohnya, perjanjian kerja cukup satu kali saja, ditesnya sesama honorer itu dan diberi penghargaan untuk yang lebih lama mengabdi yang berdedikasi,” imbuhnya.

Unifah juga menyampaikan komitmen bahwa PGRI siap melakukan tes sesuai dengan prosedur yang dijalani ASN lainnya. Dia berharap, pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan.

“Yang paling penting teman-teman honorer yang telah sertifikasi guru itu bisa diakui sertifikasinya. Jadi artinya turunnya, PP P3K ini sifatnya umum, mohon ada pengaturan khusus. Untuk guru dan tenaga pendidikan agar bisa memperhatikan rasa keadilan dan pengabdian sungguh-sungguh untuk diberi lebih penghormatan, dihitung kerjanya,” jelas Unifah.

Unifah mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan itu akan dipelajari oleh Jokowi. Apalagi Jokowi tahun depan akan fokus untuk pembangunan SDM.

“Beliau mengatakan sangat fokus pada penanganan SDM, dan akan dibicarakan khusus soal tanggapan kami. PGRI juga akan dilibatkan. Dengan demikian, beliau akan meminta kementerian terkait untuk bersama-sama PGRI menindaklanjuti usulan ini,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status PPPK.

(jor/zak)


Artikel ini telah tayang di detikNews

Komentar

News Feed