Must Read

Elektabilitas Prabowo-Anies Tinggi, Cocok Jadi Capres-Cawapres

VIVA – Nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan semakin populer. Berdasarkan berbagai hasil survei, Prabowo dan Sandi memiliki elektabilitas tinggi dalam...





Jakarta
Sejumlah partai baru seperti PSI dan Partai Garuda, ikut mengkritik putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan mantan koruptor maju nyaleg di Pemilu 2019. Selain heran atas putusan tersebut, PSI dan Garuda menilai Bawaslu tidak mengerti aturan dari KPU.

“Bawaslu saya kira melampui keputusannya, kalau memang ada yang nggak setuju dengan PKPU yang melarang maju, mestinya ditanyakan ke Mahkamah Agung,karena kan yang memiliki otoritas seperti itu, ini juga menunjukan apakah PKPU itu bisa diberlakukan atau nggak, jadi ini keputusan yang ceroboh,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dihubungi detikcom, Jumat (31/8/2018).


Toni, sapaan karibnya, menyebut Bawaslu memiliki pemahaman hukum yang sempit berbeda dengan KPU yang dinilai memiliki progres di setiap aturannya. Dia juga mengaku kecewa atas putusan tersebut, sebab seharusnya lembaga seperti Bawaslu berkomitmen untuk mencegah korupsi di institusi pemerintahan.

“Saya nggak terlalu mengerti kenapa Bawaslu memiliki pemaknaan hukum yang sempit, nggak mengikuti cara pikir KPU yang progresif, melihat korupsi ini merupakan ekstra ordinary crime dan institusi semacam Bawaslu semestinya terlibat dalam melakukan rekayasa mengurangi korupsi itu. Jadi ini sungguh suatu yang mengecewakan, refomasi kita ini berlangsung komitmen kita untuk lakukan pemberantasan korupsi, tapi justru Bawaslu sebagai sebuah institusi yang digaji, didanai oleh publik justru nggak memahami hal itu,” tuturnya.

Dia pun meminta KPU tetap konsisten dan tunduk pada aturan yang dibuat yaitu melarang para mantan koruptor tidak diperkenankan nyaleg. Dia juga meminta kepada semua pihak yang tidak setuju aturan tersebut bisa minta kejelasan ke MA.

“Dan saya kira KPU harus konsekuen untuk tunduk dengan aturan yang mereka buat, yaitu PKPU. Saya kira KPU harus patuh kepada peraturan yang mereka buat sendiri, untuk lebih final silakan pihak-pihak terkait minta fatwa MA agar artinya bisa mengikat, dan saya berharap MA bisa memahami niat baik KPU yang memuat bahwa mantan koruptor nggak boleh maju dari caleg,” ucap dia.

Hal senada juga dikatakan Ketum Partai Garuda Ridha Sabana. Ridha mengaku tidak setuju dengan putusan Bawaslu tersebut.

“Jadi saya kurang sepaham lah, tapi saya nggak tahu aturan yang dipakai Bawaslu dasarnya apa,” ungkapnya.

“Kalau kami Partai Garuda jelas, posisi kami mendukung tidak ada caleg yang memang pernah terjaring korupsi saya kira itu jelas, dan kami salah satu parpol yang waktu itu didatangi Bawaslu juga ikut menandatangani pakta integriras,” pungkasnya.

Tonton juga ‘Loloskan Caleg Eks Koruptor, Bawaslu: Kami Merujuk UU’:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/ams)



Artikel ini telah tayang di detikNews

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Elektabilitas Prabowo-Anies Tinggi, Cocok Jadi Capres-Cawapres

VIVA – Nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan semakin populer. Berdasarkan berbagai hasil survei, Prabowo dan Sandi memiliki elektabilitas tinggi dalam...

Ibu Cristiano Ronaldo Kabarnya Dilarikan ke RS Akibat Stroke

Madeira - Kabar kurang menyenangkan datang dari Cristiano...

Ancaman Stigmatisasi di Balik Penyebaran Data Pribadi Pasien Corona

Jakarta - Identitas baik nama, foto maupun alamat lengkap dua pasien yang disebut positif terinfeksi...

Alasan Klopp Tak Mengamuk Ketika Liverpool Kalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengungkapkan alasan tidak selalu marah apalagi mengamuk ketika timnya menderita kekalahan. Klopp yakin para pemainnya bisa kembali tampil...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -