Rizal Ramli Yakin Swing Voter Jadi Penentu Pemenang Pilpres

Rizal Ramli Yakin Swing Voter Jadi Penentu Pemenang Pilpres

Menurut Rizal Ramli elektabilitas dua paslon saat ini terpaut tipis.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Politikus dan ahli ekonomi, Rizal Ramli menilai, posisi kedua pasangan calon Pilpres 2019 terpaut selisih suara yang sangat tipis, kurang dari satu digit. Sehingga, menurutnya, peran sikap politik civil society akan menjadi sangat vital dalam menentukan pemenang Pilpres 2019.

‎”Mereka mayoritas civil society kalau mereka menentukan sikap, merekalah yang menentukan siapa yang pemenang, istilahnya kondisinya sudah mendekati tipping point,” kata Rizal di acara Dialog Kebangsaan dengan tema “Peran Civil Society dalam Pemilihan Presiden 2019, di Kota Bandung, Selasa (12/3).

Menurut Rizal, civil society yang merupakan pemilih yang belum menentukan sikapnya (swing voter), saat ini masih bingung. Penyebabnya, dua paslon belum menawarkan solusi konkret terkait permasalahan nasional.

“Hari ini civil society kebingungan,” ujar Rizal.

Rizal menjelaskan, civil society bingung karena tak suka dengan kebijakan ekonomi Jokowi, di mana pertumbuhan ekonomi mandeg di angka 5 persen. “Ini risiko makroekonomi Indonesia makin tinggi, defisit neraca perdagangan paling besar selama 10 tahun, defisit transaksi berjalan paling tinggi selama 4,5 tahun,” paparnya.

Tak hanya pada kubu pasangan calon nomor urut 01, kata dia, civil society pun memiliki ketakutan pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yang dikhawatirkan, yaitu akan ada yang luntur dari demokrasi di negeri ini.

“Mereka dalam tanda kutip takut-takut sama Prabowo. Jangan-jangan otoriter, jangan-jangan tidak demokratis,‎” katanya.

Rizal mengaku, pernah memberikan tantangan kepada dua paslon, baik itu kubu nomor urut 01 dan 02. Yakni, ia pernah menanyakan, apakah bila salah satunya unggul dalam hajat demokrasi berani untuk merevisi UUD ITE atau tidak.

Secara pribadi, ia menyatakan akan mendukung paslon yang berani merevisi UU ITE. Karena, Rizal khawatir undang-undang tersebut malah digunakan oleh penguasa untuk memberangus hak mengemukakan pendapat dari masyarakat.

“Kalau kamu dituduh melakukan hoaks atau menghina seseorang, itu langsung ditangkap, tanpa proses pengadilan, pengadilan belakangan,” katanya.

Namun, kata Rizal, hanya paslon nomor urut 02 yang berani merevisi UUD ITE jika nanti terpilih memimpin Indonesia. Sedangkan nomor urut 01, hingga kini belum memberikan jawaban terkait tantangan tersebut.

“Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Jokowi dan timnya, sampai hari ini kagak ada jawabannya,” katanya.

Seharusnya, kata dia, fungsi UU tersebut digunakan untuk menjerat sejumlah kejahatan yang menggunakan elektronik. Misalnya, kejahatan keuangan, untuk kejahatan terorisme, untuk kejahatan seksual online, untuk kejahatan elektronik. Ia sama sekali tidak setuju kalau UU ITE ini dipakai untuk memberangus demokrasi.

“Yang terjadi hari ini UU ITE menggunakan kejahatan apa pakai ini, tapi justru teman-teman yang kritis yang ditangkap-tangkap,” katanya.

Artikel ini telah tayang di republika.co.id/