Must Read

Elektabilitas Prabowo-Anies Tinggi, Cocok Jadi Capres-Cawapres

VIVA – Nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan semakin populer. Berdasarkan berbagai hasil survei, Prabowo dan Sandi memiliki elektabilitas tinggi dalam...

Pembatasan saksi dan ahli mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono,  mengatakan, MK membatasi jumlah saksi dan ahli dari masing-masing pihak berperkara dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.

Pembatasan saksi dan ahli ini mempertimbangkan aspek waktu proses sidang PHPU Pilpres yang hanya dilakukan selama 14 hari kerja.  “Iya, saksi dan ahli masing-masing pihak dibatasi,” ujar Fajar dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/6).

Fajar mengatakan, sebelum sidang pendahuluan pada 14 Juni lalu, para hakim MK sudah memutuskan jumlah saksi dan ahli masing-masing pihak dalam sidang PHPU Pilpres.

Keputusan ini diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat memutuskan, masing-masing pihak baik pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno), termohon (KPU), dan  pihak terkait (Jokowi-Ma’ruf) bisa menghadirkan 15 saksi dan dua ahli.

“Saksi untuk masing-masing pihak sudah diputuskan oleh Majelis Hakim kemarin. Untuk saksi 15 orang dan ahli dua orang, ” ungkap Fajar.

Pada Pasal 41 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU Pilpres, menyebutkan bahwa Mahkamah dapat membatasi saksi dan ahli yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait.

PMK Nomor 4 ini juga mengatakan bahwa keterangan saksi yang ditugas secara resmi oleh pemohon, termohon dan pihak terkait serta bisa berasal dari pemantau Pemilu yang mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Bawaslu.

Sementara ahli yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait harus mendapatkan persetujuan MK sebelumnya memberi keterangannya.

MK juga berwenang memanggil saksi dan ahli lain selain yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya. Saksi dan ahli dari masing-masing pihak dijadwalkan akan didengarkan keterangannya pada agenda pemeriksaan persidangan.

Pada Selasa (18/6), agenda sidang lanjutan PHPU pilpres adalah mendengarkan jawaban termohon. Maka,  pihak terkait dan Bawaslu, saksi dan ahli kemungkinan baru bisa mulai memberikan keterangan pada Rabu (19/6) mendatang sampai sebelum pelaksanaan RPH. 

Artikel ini telah tayang di republika.co.id

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Elektabilitas Prabowo-Anies Tinggi, Cocok Jadi Capres-Cawapres

VIVA – Nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan semakin populer. Berdasarkan berbagai hasil survei, Prabowo dan Sandi memiliki elektabilitas tinggi dalam...

Ibu Cristiano Ronaldo Kabarnya Dilarikan ke RS Akibat Stroke

Madeira - Kabar kurang menyenangkan datang dari Cristiano...

Ancaman Stigmatisasi di Balik Penyebaran Data Pribadi Pasien Corona

Jakarta - Identitas baik nama, foto maupun alamat lengkap dua pasien yang disebut positif terinfeksi...

Alasan Klopp Tak Mengamuk Ketika Liverpool Kalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengungkapkan alasan tidak selalu marah apalagi mengamuk ketika timnya menderita kekalahan. Klopp yakin para pemainnya bisa kembali tampil...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -