Sistem Pelaporan Dana Kampanye Dikeluhkan Sandi, KPU Merespons

VIVA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari angkat bicara terkait keluhan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno terkait Sistem Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam) milik KPU yang dianggap tidak maksimal mendukung Laporan Dana Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye (LDPPK) peserta Pemilu 2019.

“Kalau ada keluhan mestinya menyampaikan ke KPU,” kata Hasyim di kantornya, Jakarta, Jumat 31 Mei 2019.

Hasyim menjelaskan, sistem Sidakam selalu di-update setiap hari. KPU telah menyiapkan tim yang akan membantu peserta pemilu yang kesulitan menggunakan sistem tersebut.

“Kami ada helpdesk, kalau ada problem berkaitan dengan pengisian sistem informasi dana kampanye, itu setiap hari bisa dikonfirmasikan ke tim yang piket di helpdesk.” ujarnya.

Selain itu menurut Hasyim hingga, saat ini belum ada laporan kepada KPU dari peserta pemilu terkait Sisdakam. 

“KPU setiap hari buka, menyediakan ruang untuk itu, helpdesk untuk konsultasi kalau ada hal hal, kesulitan kesulitan. Tapi belum pernah ada yang menyampaikan itu, kalau keluhannya di luar kan kami enggak tahu,” katanya.

Sebelumnya calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, turut hadir mendampingi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi saat menyerahkan Laporan Dana Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye (LDPPK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, tadi sore. Dalam kesempatan itu, Sandi mengeluhkan soal Sidakam milik KPU.

Awalnya Sandi menyampaikan bahwa KPU pertama kali memperkenalkan Sidakam KPU kepada para peserta Pemilu 2019 pada Agustus tahun lalu. Sejak itu, terhitung sebanyak tujuh kali KPU melakukan upgrading (pembaruan sistem) untuk meningkatkan aplikasi tersebut. Ironisnya kata dia, setelah upgrading, pada aplikasi tersebut masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya adalah tidak bisa merekam laporan keuangan yang diunggah BPN Prabowo-Sandi.

“Kendala akhir yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi ini adalah ketika penyusunan laporan konsolidasi dari data laporan seluruh wilayah Indonesia, tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang diimpor BPN berhasil direkam ke dalam Sidakam,” kata Sandi di Hotel Borobudur, Jakarta baru-baru ini.

Oleh karena itu, BPN Prabowo-Sandi sangat menyayangkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Pasalnya, KPU sudah mendapatkan anggaran sangat besar yakni Rp25 triliun tapi dianggap tak mampu mengatasi masalah pada fasilitas pelaporan dana kampanye yang mereka buat.

“Kami juga prihatin sistem yang dibiayai dengan APBN begitu besar tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga membuat tim BPN harus melaporkan dana kampanye secara manual,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Viva.co.id

Related Posts